Akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat orang-orang berbondong-bondong untuk berinvestasi menggunakan sistem aset Cryprocurrentcy. Dengan nilai tukarnya yang tinggi dengan mata uang Rupiah menjadi salah satu penyebab orang-orang mau berinvestasi dalam aset ini.

Bayangkan saja, nilai 1 Bitcoin ( salah satu Mata Uang Kripto ) sama dengan 611.776.092,50. Ini merupakan nominal angka yang cukup lumayan besar. Kalau di belikan kerupuk bisa membeli dengan gudang-gudangnya bahkan dengan pabriknya.
Saking banyaknya orang yang berinvestasi dengan siste Asset Cryprocurrently. Menimbulkan pertanyaan Apakah Kripto dikenakan pajak? nah untuk menjawab rasa penasaran anda mari simak tulisan berikut ini.

Dikutip dari media www.cnnindonesia.com Direktorat Jendral Pajak ( DJP ) dari Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji tentang rencana pengenaan pajak investasi mata uang kripto atau yang lebih dikenal dengan CryptoCurrency . Sejumlah pengamat juga menilai rencana perihal tersebut tidak semudah yang dipikirkan. Lantaran, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi jika memang asset kripto ini dikenakan pajak.

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Ronny Bako mengatakan bahwa djp harus memiliki instrument untuk memungut pajak kripto tersebut.

Ia juga mengatakan penjual dan pembeli pada perdaganagan asset kripto sulit untuk dilacak dan dideteksi. Pasalnya, akses perdagangan kripto tidak terbatas serta berlaku secara internasional. Dilansir dari www.cnnindonesia.com

Dalam hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi direktorat jendral perpajakan untuk mengetahui alur transaksi yang terjadi pada kripto. Kondisi ini sangat berbeda sekali dengan sistem perdagangan saham, dimana setiap investor memiliki Single Investor Identification ( SID ) yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ).

Selain itu, dari pihak DJP juga meragukan setiap pemilik asset kripto akan melaporkan aset kripto miliknya sebagai kekayaan dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ) sehingga dihitung sebagai objek pajak. apabila tidak dilaporkan dala SPT, tentunya DJP tidak bisa memungu pajak dari hasil perdagangan kripto.

Baca Juga :  Sebuah Situs Baru Memberi Peringkat Mata Uang Crypto berdasarkan Activity Github

Namun terlepas dari semua tantangan yang akan dihadapi, DJP mendukung rencana pemerintah untuk memungut pajak dari transaksi kripto. Dalam hal ini, diusulkan jenis pajak yang akan ditarik ialah dalam bentuk Pajak Penghasilan ( PPh ) final.

Kesimpulan

Untuk saat ini memang dari pihak pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga pemungutan pajak negara belum menarik pajak dari para investor asset kripto. Hal ini dikarenakan tantangan yang dihadapi pemerintah sangatlah banyak dan perlu mengkaji serta menimbang keputusan ini lebih mendalam.

Namun hal ini tidak akan menjadi suatu hal yang mustahil. Pasalnya pemerntah sudah mengkaji bahwa investor aset kripto akan dikenakan pajak. Pajak yang akan dibebankan kepada investor adalah Pajak Penghasilan ( Pph ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =